HUKUM KONTRAK DAN PERANCANGAN KONTRAK

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk memenuhi kontrak tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum kontrak, termasuk asas-asas yang ada di dalamnya, diciptakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan antara para pihak yang terikat dalam kontrak. Salah satu Gontohnya adalah adanya asas iktikad baik. Deng…

PENGANTAR HUKUM ACARA DI INDONESIA

Tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah mengatur administrasi dan organisasi reaksi negara terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yang kemudian diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak yang terlibat: Negara, Terdakwa ataupun Korban. Oleh karenanya, hukum acara pidana dianggap sebagai disiplin ilmu tersendiri, terlepas dari hukum pidana materiil. Buku yang ditulis oleh Ar…

PRADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRATIS: sebuah model pelihatan masyarakat dalam penye…

reformasi bidang pendidikan Indonesia ditandai dengan perubahan radikal pada alur kebijakan pendidikan nasional yang pada saat ini bertumpu pada dua hal: otonomi dan demokratisasi. Hal tersebut berarti semakin besarnya tanggung jawab yang diemban kepala sekolah dan guru terhadap kualitas sekolah dan semakin lebar peluang masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penyusunan, pengembangan …

TINDAK PIDANA: Kebijakan Hukum Pidana

Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum, merugikan masyarakat dan anti sosial. Dewasa ini perdagangan orang sudah sangat meluas, dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi bukan hanya dalam wilayah negara, tetapi sudah melintasi batas negara dengan menggunakan berbagai cara termas…

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA EDISI REVISI

Edisi

Edisi Revisi Cetakan 13

ISBN/ISSN

978-979-769-524-8

Deskripsi Fisik

14 x 21 cm ; xiv + 188 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 BAR p

HUKUM AGRARIA KEHUTANAN: Aspek Hukum Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara

Tanah merupakan sumber ekonomi dan politik. Oleh karenanya banyak persoalan tenurial yang bertalian kedua ranah tersebut, di kawasan lahan Indonesia, terutama di kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura. Penyelesaiannya masalah agraria tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ia memerlukan seperangkat peraturan perundang–undangan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara yuridis. B…

Hukum Humaniter Internasional: dalam Studi Hubungan Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam Studi Hubungan Internasional (HI) adalah penjelasan tentang kaidah-kaidah yang mengatur perilaku dalam konflik bersenjata, bertujuan untuk membatasi penderitaan manusia dan melindungi non-kombatan serta objek sipil. Buku ini membahas penerapan prinsip kemanusiaan dalam perang, termasuk perlindungan tawanan perang, pembedaan antara kombatan dan non-komba…

Tindak Pidana Teknologi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya

"Tindak Pidana Teknologi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya" karya Budi Suhariyanto membahas pentingnya pengaturan hukum untuk menangani kejahatan siber (cybercrime), jenis-jenis kejahatan, serta berbagai celah hukum yang ada, seperti kesulitan dalam penegakan hukum, keterbatasan ahli, dan kelemahan sistem perundang-undangan. Buku ini menyoroti urgensi pengaturan yang lebih bai…

Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi

Kehadiran buku Hukum Tata Negara Indonesia ini dirasakan sangat diperlukan sebagai pelengkap dari sejumlah literatur yang ada, yang membahas masalah Hukum Tata Negara Indonesia pascareformasi dan perubahan UUD 1945. Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 te…

FILSAFAT HUKUM: refleksi kritis terhadap hukum dan hukum indonesia (dalam dim…

Dengan memahami filsafat hukum akan menuntut masyarakat, kalangan akademisi, praktisi dan regulator hukum untuk menggunakan akal dan hatinya dengan berpikir mendalam, bertanya dan menggali kembali apa-apa yang diperlukan untuk membuat suatu kerangka hukum yang kokoh, yang mengedepankan tujuan adanya hukum, sumber-sumber hukum serta poros yang menjadi garis lingkar hukum agar tetap edar pada tem…