Tindakan prostitusi online melalui internet secara khusus telah diatur dalam UU ITE. Pembrlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi online. Artinya aparat kepolisian dapat semakin leluasa dalam menjaring praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet. Menurut Undang- Undang ITE bahwa secara t…
Penelitian ini membahas akibat hukum yang timbul bagi debitur yang tidak melanjutkan pembayaran utang setelah objek jaminan fidusia hilang. Dalam praktik pembiayaan, jaminan fidusia sering digunakan sebagai bentuk agunan, di mana objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur. Namun, ketika objek tersebut hilang, baik karena kelalaian maupun faktor lain muncul permasalahan mengenai kel…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum ahli waris terhadap tanah eks-hgu di Kelurahan Sari Rejo, serta bagaimana hukum Islam memandang hak pewarisan atas tanah tersebut dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar ahli waris. Sengketa tanah warisan seringkali timbul akibat tidak adanya dokumen legal seperti sertifikat, penguasaan sepihak, serta tidak diterapkannya siste…
Penelitian ini menganalisis peran dan tanggung jawab hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dalam melindungi hak konsumen jasa pengiriman barang, serta mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa melalui studi kasus empiris Putusan BPSK Nomor 010/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn. Menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa BPSK memiliki peran…
ABSTRAK- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan satu pilar utama yang berbentuk investasi dalam pembangunan ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja suatu negara. Kebijakan penanaman modal diharapkan mampu memberi arah bagi upaya pengembangan penanaman modal di Indonesia dan berperan krusial dalam meningkatkan kapasitas ekonomi baik di pusat maupun d…
Penelitian ini membahas praktik kawin gantung dalam perspektif hukum adat dan hukum islam, dengan fokus pada status anak dalam pernikahan tersebut. Kawin gantung merupakan bentuk pernikahan di mana pasangan menikah pada usia dini namun belum menjalani kehidupan rumah tangga karena berbagai faktor, seperti belum cukup umur secara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bag…
Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pembuatan akta jual beli tanah yang tidak mencerminkan transparansi, khususnya di wilayah Kabupaten Simalungun. Dalam praktiknya, masih banyak dijumpai kasus di mana akta jual beli dibuat dengan mencantumkan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kenyataan, umumnya atas permintaan para pihak untuk…
TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan,keutuhan wilayah NKRI. Anggota TNI walaupun bersikap keras dan tegas dalam menjalan…