Hukum agraria memiliki dua pengertian. Hukum agraria dalam artian luas yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan dalam artian sempit hukum agraria merupakan aturan tertulis atau tidak tertulis tentang hak-hak pertanahan atau pertanian saja. Buku ini menyajikan kajian teoritis tentang hukum agraria dan hukum pertanahan secara ringkas namun memberi…
Buku ini membahas dan mengulas 8 lembaga negara utama yang kewenangannya langsung diberikan oleh UUD 1945 Pasca Amandemen I-IV. Ke delapan lembaga negara tersebut adalah: MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK. Ke delapan lembaga negara tersebut dibahas sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945
Buku ini merupakan himpunan dari berbagai pengalaman dan catatan penulis yang dipergunakan sebagai bahan perkuliahan dan hasil penelitian serta hasil analisis beberapa buku rujukan. Oleh karena semula hanya terbatas sebagai bahan kuliah dan siskusi yang digunakan mulai jenjang sarjana Fakultas Hukum, namun setelah substansinya diperluas, buku ini dapat dibaca dan didiskusikan pula oleh mahasisw…
Pemerintah dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional berupaya untuk melakukan peningkatan penanaman modal melalui penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Penggunaan tenaga kerja asing diperuntukkan guna mendukung perekonomian nasional, ahli teknologi, dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi yang mana hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 2…
Buku ini membahas tentang sesuatu yang cukup menarik yaitu diskursus mengenai upaya beberapa negara di dunia dalam menemukan model-model administrasi peradilan yang paling efektif dan efisien, terutama dalam mengatur hubungannya dengan cabang kekuasaan lainnya. selanjutnya dibahas mengenai dinamika independensi organisasi peradilan yang trennya menunjukkan kondisi yang semakin otonom dan indepe…
Buku ini berisi tentang pengertian, sejarah, landasan dan ruang lingkup dan prinsip- prinsip tata niaga produk pertanian. Di samping itu, buku ini juga berbicara banyak tentang hakikat, urgensi dan fungsi tata niaga produk pertanian, serta hubungannya campur tangan pemerintah baik sebagai regulator maupun fasilitator pembangunan di bidang pertanian. Ada beberapa isu hukum menarik yang dapat dit…
Dr. H. Sarbain, M.Pd adalah Lektor Kepala parta Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK) Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Uniam) Bargarmasin Lahir di Banjarmasin, pada tanggal 27 Desember 1959 Pani menyelesaikan pendidikan S1 (Drs) di Jurusan PPMP-KN FKIP Unlam Tahun 1984. gelar M Po diperoleh di IIP Bandung lahun 1993, dan gelar Dr diperoleh tahun …
Membicarakan konstitusionalisme tentu harus mengaitkannya dengan hukum konstitusi yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks perkembangannya, konstitusionalisme tidak berada di ruang hampa. Terdapat dinamika yang bernilai akademis untuk diamati karena pandangan para ahli tentu tidak sama dan serupa. Buku ini bermaksud untuk mengumpulkan berbagai isu penting konstitusionalisme dalam kerangka hu…