ASAS ASAS HUKUM PIDANA ISLAM

Apakah hukum pidana Islam itu? Bagaimanakah perbedaannya dengan hukum pidana yang didasarkan pada hukum positif? Apakah asas dan tujuannya? Benarkah hukum pidana Islam itu kejam dan bertentangan dengan perlindungan HAM ataukah sebaliknya? Bagaimanakah penerapan hukum pidana Islam di negara-negara muslim? Apakah tantangan dan agenda dari hukum pidana Islam itu? Apakah hukum pidana Islam itu efek…

HUKUM PIDANA UMUM DAN TERTULIS

Hukum pidana umum dan tertulis di indonesia merupakan bagian hokum pidana yang terletak dalam kitab Undag-undang Hukum Pidana (hokum pidana umum, tidak mencakup hokum pidana khususyang berbagai tindak pidana dalam Undang-undang di luar KUHPidana); dan yang juga tertulis (tidak mencakup hokum pidana adat). Buku ini mencakup baik ketentuan umum maupun tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHPidana…

HUKUM KONTRAK DAN PERANCANGAN KONTRAK

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk memenuhi kontrak tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum kontrak, termasuk asas-asas yang ada di dalamnya, diciptakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan antara para pihak yang terikat dalam kontrak. Salah satu Gontohnya adalah adanya asas iktikad baik. Deng…

PENGANTAR HUKUM ACARA DI INDONESIA

Tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah mengatur administrasi dan organisasi reaksi negara terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yang kemudian diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak yang terlibat: Negara, Terdakwa ataupun Korban. Oleh karenanya, hukum acara pidana dianggap sebagai disiplin ilmu tersendiri, terlepas dari hukum pidana materiil. Buku yang ditulis oleh Ar…

PRADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRATIS: sebuah model pelihatan masyarakat dalam penye…

reformasi bidang pendidikan Indonesia ditandai dengan perubahan radikal pada alur kebijakan pendidikan nasional yang pada saat ini bertumpu pada dua hal: otonomi dan demokratisasi. Hal tersebut berarti semakin besarnya tanggung jawab yang diemban kepala sekolah dan guru terhadap kualitas sekolah dan semakin lebar peluang masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penyusunan, pengembangan …

TINDAK PIDANA: Kebijakan Hukum Pidana

Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum, merugikan masyarakat dan anti sosial. Dewasa ini perdagangan orang sudah sangat meluas, dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi bukan hanya dalam wilayah negara, tetapi sudah melintasi batas negara dengan menggunakan berbagai cara termas…

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA EDISI REVISI

Edisi

Edisi Revisi Cetakan 13

ISBN/ISSN

978-979-769-524-8

Deskripsi Fisik

14 x 21 cm ; xiv + 188 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 BAR p

HUKUM AGRARIA KEHUTANAN: Aspek Hukum Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara

Tanah merupakan sumber ekonomi dan politik. Oleh karenanya banyak persoalan tenurial yang bertalian kedua ranah tersebut, di kawasan lahan Indonesia, terutama di kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura. Penyelesaiannya masalah agraria tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ia memerlukan seperangkat peraturan perundang–undangan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara yuridis. B…

Hukum Humaniter Internasional: dalam Studi Hubungan Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam Studi Hubungan Internasional (HI) adalah penjelasan tentang kaidah-kaidah yang mengatur perilaku dalam konflik bersenjata, bertujuan untuk membatasi penderitaan manusia dan melindungi non-kombatan serta objek sipil. Buku ini membahas penerapan prinsip kemanusiaan dalam perang, termasuk perlindungan tawanan perang, pembedaan antara kombatan dan non-komba…

Tindak Pidana Teknologi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya

"Tindak Pidana Teknologi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya" karya Budi Suhariyanto membahas pentingnya pengaturan hukum untuk menangani kejahatan siber (cybercrime), jenis-jenis kejahatan, serta berbagai celah hukum yang ada, seperti kesulitan dalam penegakan hukum, keterbatasan ahli, dan kelemahan sistem perundang-undangan. Buku ini menyoroti urgensi pengaturan yang lebih bai…